Pilkades Serentak di Bayangi " Money politics "

Akibat kurang percaya diri dan akibat ambisius nya calon kepala desa ,politik uang ( Money Politics ) di anggap senjata yang paling ampuh untuk mendapat kan suara terbanyak dalam Pilkades Serentak kabupaten Bungo , periode 2020- 2025  yang akan di gelar pertengahan  Maret 2020  ( 24 -4- 2020  ) yang di gelar puluhan desa/ dusun  dalam  kabupaten Bungo mendatang

Praktek Money politics ini tidak saja keinginan dari para calon kepala desa namun juga keinginan  dari calon pemilih yang mengharapkan imbalan berupa uang , " Kalau tidak ada uang kami tidak akan datang ke TPS untuk menyoblos " Demikian pengakuan dari sebagian besar masyarakat saat ini.

Kebiasaan  menerima uang pemberian dari calon Kepala Desa ini  sepertinya sudah menjadi tradisi dan Tabiat dari beberapa oknum calon pemilih tanpa memikirkan dampak dan akibat nya untuk tahun ke depan nya .

Tak heran  latar belakang pendidikan , disiplin ilmu serta norma keagamaan sudah di kesampingkan , akibat nya tidak mustahil calon yang tamatan Sekolah dasar ( SD ) yang menyulap ijazah paket B dan paket C sederajat SMA  dan bahkan calon yang kesehariannya  di lingkungan dan terlibat Narkoba pun terpilih  dengan perolehan suara terbanyak , sedangkan calon kades yang memiliki ilmu,pengetahuan dan potensi diri sebagai pemimpin pun hanya bisa mengurut dada saja.

Praktek Money politik yang di anggap trik ampuh ini sudah berlangsung cukup lama bahkan tanpa terkecuali di kabupaten Bungo  .

Praktek Money politics ini tidak saja terjadi pada pemilihan kepala desa namun juga terjadi pada pemilihan BPD " Percuma saja nyalon kalau tidak punya uang banyak  karena tidak akan terpilih " Ucapan ini sering di lontarkan oleh masyarakat desa sebagai calon pemilih dan bahkan tidak sedikit calon kepala desa / BPD yang terang -terangan mengungkapkan nya

Kebiasaan memberikan uang ( Suap ) dan menerima uang ( Penerima Suap ) ini membuat para bakal  calon Kepala Desa mikir dua kali untuk mencalonkan diri nya , begitu juga sebaliknya  pemilih enggan memilih tanpa di berikan uang
" Di dusun kami sampai hari ini belum ada bakal calon yang muncul karena  calon takut untuk daftar karena pengalaman pemilihan kepala desa dan BPD sebelum nya harus mengeluarkan duit puluhan dan bahkan Ratusan juta " Tutur salah satu warga di salah satu desa dalam kabupaten Bungo mengakui nya.

Money politik adalah salah satu item larangan  bagi calon kepala desa  yang jelas sanksi hukum nya bagi pelaku SUAP DAN PENERIMA SUAP " bahkan bila terbukti maka sebagai Calon kepala Desa dapat di batalkan .

Tidak nya itu  pemilihan kepala desa sepertinya di sinyalir dan di duga  di selimuti oleh kepentingan politik jelang pemilihan kepala daerah ( Bupati - Wabup )

Tak heran para oknum perpanjangan tangan dari bakal calon kepala daerah  tidak lagi segan segan mengintervensi  masyarakat , perangkat desa agar memilih calon Kepala desa " A". 

Sementara calon kepala Desa A pun merasa mendapat dukungan dari salah satu balon kepala daerah berusaha  semaksimal mungkin bahkan melakukan money politics pun harus di lakukan nya 

Melalui tulisan ini  penulis menghimbau masyarakat sebagai pemilih baik pemilih calon kepala desa maupun kepala daerah lebih untuk tidak menerima suap karena beresiko hukum dan beresiko 6 tahun kedepannya

Tidak ada maksud dari tulisan ini menyudutkan salah satu atau siapa saja  ,karena tulisan ini hanya sekedar membuka cakrawala  kita supaya tidak salah dalam memilih Pemimpin

Tks. wassalam

Azwari